Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig hadir untuk mengisi kekosongan regulasi tentang ekonomi gig. Regulasi yang ada, yaitu UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker, dianggap belum bisa memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja gig secara komprehensif. UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis platform digital.

Pekerja gig terdiri dari pekerja platform seperti pekerja lepas (freelancer), ojek online, kurir logistik, penjual jasa di platform digital, hingga kreator konten yang hidup dari engagement publik.

Pekerja platform biasanya hanya dianggap mitra, bukan karyawan tetap. Pekerja platform seringkali bekerja tanpa kontrak berjangka sehingga tidak dianggap pekerja formal. Status ini berarti mereka tidak dapat hak-hak ketenagakerjaan seperti upah minimum, THR, BPJS Ketenagakerjaan, hingga jaminan pensiun.

Dengan adanya usulan RUU Pekerja Gig, diharapkan pekerja platform bisa mendapatkan jaminan dalam bentuk penghasilan bersih, jaminan sosial komprehensif, serta kepastian keselamatan dan kesehatan.