RUU Masyarakat Hukum...
RUU Masyarakat Hukum Adat
Prioritas DPR Tahun Ini
Gender & Inklusi
Diusulkan oleh
DPR
DPD
Status saat ini
Terdaftar
Tipe RUU
Undang Undang Baru
Apa yang dibahas kebijakan ini?
RUU Masyarakat Hukum Adat sudah masuk daftar Prolegnas sejak 2009, tapi baru diprioritaskan lagi tahun 2025. RUU ini akan mengatur pengakuan hukum dan juga perlindungan bagi masyarakat adat.
Tim Bijak belum mendapatkan update terbaru tentang RUU ini, poin-poin di bawah berasal dari pembahasan RUU ini di tahun-tahun yang sebelumnya.
Poin yang harus diperhatikan
Pandangan Pemerintah/DPR
Kalau masyarakat adat sejahtera, kita semua ikut merasakan manfaatnya dari hutan terjaga, perubahan iklim bisa diatasi. RUU ini kunci untuk jalannya reformasi agraria. (Dikutip E-Media DPR, 18 Oktober 2024)
Daniel Johan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Pandangan Pakar
Bukan anti terhadap pembangunan, melainkan masyarakat adat ingin perlindungan hak sehingga pembangunan yang dijalankan pemerintah dan investor bisa diterapkan dengan adil. (Dikutip Kompas.id, 6 Mei 2025)
Abdon Nababan
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat
RUU MHA diperlukan untuk mengatur interaksi antara hukum adat dan hukum negara, juga menyeimbangkan kepentingan semua pihak. (Dikutip Antara, 23 April 2025)
Prof. Ratih Lestarini
Guru Besar Sosiologi Hukum UI
Kurangnya pengakuan membuat posisi hukum adat menjadi lebih lemah, misalnya dalam hal perizinan dan pengelolaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat. (Dikutip Antara, 29 Oktober 2024)
Ismail Rumadan
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN
Kementerian/Lembaga terlibat
Kementerian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian Lingkungan Hidup
Komisi/Badan di DPR yang terlibat
DPR Komisi III
Penegakan Hukum
Badan Legislasi DPR
Alat kelengkapan DPR untuk menyusun, men...
Pengambil keputusannya siapa aja?
Sudah baca? Saatnya bertindak! 💥
