Rancangan UU Masyarakat Adat merupakan undang-undang baru yang inisiatifnya sudah muncul sejak 2009, tetapi baru masuk dalam pembahasan di Prolegnas tahun 2011. Sayangnya, selama empat periode kepresidenan, RUU ini tak kunjung ketok palu. 

Tahun ini, RUU MA kembali ditargetkan untuk disahkan oleh DPR. Mandek selama 16 tahun di meja legislasi, banyak alasan yang melatarbelakangi penundaan RUU ini. Pertama, belum ada kesepakatan atas definisi “Masyarakat Adat”. Kedua, masih belum jelas batasan dan prosedur pengakuan aset yang dimiliki Masyarakat Adat, termasuk tanah, hutan, dan sumber daya alam. Terakhir, pemerintah masih menganggap RUU MA akan menghambat investasi korporasi. Padahal, RUU MA justru membuat investasi jadi lebih jelas dan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan Masyarakat Adat secara utuh.

RUU MA sangat penting disahkan mengingat saat ini Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai pelanggaran dan diskriminasi sistemik di wilayah hidupnya sendiri. Akibat aktivitas korporasi yang tak bertanggung jawab, wilayah adat, tanah adat, dan sumber daya alam dialihkan menjadi tambang dan proyek infrastruktur lainnya tanpa melibatkan Masyarakat Adat. Adanya tumpang tindih izin konsesi juga ikut berperan dalam menghilangkan akses terhadap sumber penghidupan, pengakuan terhadap wilayah adat, kriminalisasi terhadap pejuang adat, hingga kekerasan fisik dan kasus kematian akibat konflik agraria.

Selain itu, proses legislasi RUU MA perlu  memperhatikan aspek partisipasi yang inklusif. Perlu pelibatan aktif perempuan dalam perumusan dan advokasi RUU MA. Ini penting karena perempuan adat memegang kunci utama dalam memastikan keberlangsungan reproduksi, produksi, dan sosial Masyarakat Adat–ini semua adalah aspek-aspek kehidupan yang akan dipengaruhi oleh apa yang akan diatur dalam RUU MA