🤝 RUU Perkoperasian
Perubahan UU 25/1992 tentang Perkoperasian
Agenda Lima Tahun
Tidak Terdaftar
Revisi Undang Undang
10 Okt 2025
RUU Koperasi Baru Akan Disahkan DPR, Menkop: 60% Aturan Diperbarui
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama DPR RI sedang menyelesaikan rancangan undang-undang baru tentang koperasi. Ferry mengatakan di dalam rancangan itu akan ada bab dan pasal yang menjelaskan aturan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
28 Mar 2025
RUU Perkoperasian Perluas Cakupan Koperasi di Sektor Riil
Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian), telah disetujui dalam pembahasan tingkat I Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg). Ketua Baleg Bob Hasan menjelaskan perluasan lingkup koperasi dalam bentuk badan usaha dan sektor riil jadi salah satu poin perubahan dalam RUU Perkoperasian tersebut.
19 Mar 2025
Rapat RUU Perkoperasian, Baleg DPR Usul Pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam rapat ini, muncul usulan pembentukan otoritas pengawas koperasi.
Lihat semua
RUU Koperasi akan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini mengatur tentang badan usaha koperasi.
RUU Perkoperasian terbaru ini merevisi dasar hukum koperasi agar mengikuti perkembangan ekonomi digital, pengelolaan yang modern, menguatkan perlindungan bagi anggota, menata ulang pemodalan, serta potensi pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi sebagai wujud perlindungan negara.
Soal tata kelola, kita sekarang sedang bersama dengan DPR menyelesaikan undang-undang, memperbarui undang-undang perkoperasian. Undang-undang perkoperasian yang sekarang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bayangin udah 92 udah lama sekali, udah dalam proses finalisasi. Bahkan sekarang kita usulkan juga karena ada kegiatan Koperasi Desa Merah Putih kita akan masukkan bab dan pasal-pasal mengenai Koperasi Desa Merah Putih
Ferry Juliantono
(Terkait Dekopin sebagai wadah tunggal Koperasi) “Di negara lain itu organisasi payung (koperasi,-red) dibentuk bebas, terbuka, dan independen. Mereka kuat karena memberikan layanan dan advokasi serius terhadap anggota,”
Suroto
Kinerja koperasi kita saat ini merupakan hasil dari UU yang telah lama, out of date. Hasilnya lambat dan sulit melaju. Hal itu yang coba dijawab dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian sekarang (Kemenkop, 2023). Banyak norma dimodernisasi agar koperasi dapat tumbuh maksimal.
Firdaus Putra
Badan Legislasi DPR
Alat kelengkapan DPR untuk menyusun, men...
DPR Komisi VI
Perdagangan, BUMN, dan Koperasi
BALEG
RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Baca sekarang
BALEG
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Baca sekarang
BALEG
Komisi IX
✊ RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Baca sekarang
BALEG
Komisi XIII
🏛️ RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Baca sekarang
BALEG
Komisi XIII
🏠 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Baca sekarang
BALEG
Komisi VII
👕 RUU Pertekstilan
Baca sekarang
BALEG
Komisi X
📊 RUU Statistik
Baca sekarang
