“Tembakau juga memberikan revenue cukai. Namun, terdapat pengeluaran yang semakin meningkat untuk anggaran kesehatan. Isu kesehatan ini juga bisa berdampak pada penurunan produktivitas sumber daya manusia (SDM) karena rokok,”

Tembakau menjadi salah satu pembahasan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. RUU ini yang menjamin keberlangsungan hidup para petani tembakau dan industri tembakau, jangan habis manis sepah dibuang.

Kemendag menyambut wacana pembentukan Badan Komoditas Strategis dengan catatan: perlu batas kewenangan yang jelas dan harmonisasi regulasi agar tak tumpang tindih, khususnya soal promosi dagang luar negeri. Dalam draf RUU, badan ini akan berada di bawah Presiden dengan tugas mengintegrasikan hulu–hilir, mendorong riset, promosi/diplomasi, dan sinergi antarlembaga.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. Membahas bab tentang perencanaan komoditas strategis, kriteria dan penetapan komoditas strategis dan industri pengolahan komoditas strategis. Penyelenggaraan komoditas strategis dan industri pengolahan, penetapan kebijakan dan industri, usaha, pengaturan produksi, distribusi, dan harga serta lainnya.

DPR susun RUU Komoditas Strategis dengan metode omnibus untuk atur tata kelola 10 komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir. Nantinya setiap komoditas strategis akan memiliki bab tersendiri dalam undang-undang.