Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian usul RUU ini tidak membentuk badan baru yang khusus mengurusi komoditas strategis. Lebih baik memperkuat Kementerian dan Lembaga yang selama ini sudah mengampu fungsi dan peran tersebut. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan RUU ini harus menjadi acuan ada pedoman bagi Kementerian dan Lembaga dalam menentukan kebijakan. Misalnya, terkait produk hortikultura, lebih tepat memperkuat Dirjen Hortikultura di Kementerian Pertanian.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, mengatakan pihaknya mendukung RUU ini. Kendati demikian ada catatan mengenai definisi komoditas strategis yang perlu diperluas, tak sekedar mencakup sektor pertanian dan perkebunan. Dhahana mengatakan ada Indikasi Geografis. Yakni suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor itu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada bidang dan/atau produk yang dihasilkan. Tercatat saat ini ada 236 pengajuan pendaftaran indikasi geografis yang disodorkan berbagai provinsi.

“Tembakau juga memberikan revenue cukai. Namun, terdapat pengeluaran yang semakin meningkat untuk anggaran kesehatan. Isu kesehatan ini juga bisa berdampak pada penurunan produktivitas sumber daya manusia (SDM) karena rokok,”

Tembakau menjadi salah satu pembahasan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. RUU ini yang menjamin keberlangsungan hidup para petani tembakau dan industri tembakau, jangan habis manis sepah dibuang.

Kemendag menyambut wacana pembentukan Badan Komoditas Strategis dengan catatan: perlu batas kewenangan yang jelas dan harmonisasi regulasi agar tak tumpang tindih, khususnya soal promosi dagang luar negeri. Dalam draf RUU, badan ini akan berada di bawah Presiden dengan tugas mengintegrasikan hulu–hilir, mendorong riset, promosi/diplomasi, dan sinergi antarlembaga.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. Membahas bab tentang perencanaan komoditas strategis, kriteria dan penetapan komoditas strategis dan industri pengolahan komoditas strategis. Penyelenggaraan komoditas strategis dan industri pengolahan, penetapan kebijakan dan industri, usaha, pengaturan produksi, distribusi, dan harga serta lainnya.

DPR susun RUU Komoditas Strategis dengan metode omnibus untuk atur tata kelola 10 komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir. Nantinya setiap komoditas strategis akan memiliki bab tersendiri dalam undang-undang.