UU No. 17 Tahun 2003 ngatur soal keuangan negara secara luas, dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban yang harus transparan dan akuntabel.

Di RUU yang baru, ada rencana buat memperbarui tata kelola biar lebih efisien dan relevan dengan kondisi sekarang, termasuk landasan hukum buat pembentukan Badan Penerimaan Negara. Selain itu, revisi ini juga ditujukan buat ngurangin tumpang tindih aturan dan nyesuaiin peran pemerintah pusat-daerah dalam pengelolaan fiskal.