Revisi Undang-undang Kehutanan mengubah UU Nomor 19 Tahun 2004 untuk memperbaiki masalah di sektor kehutanan. Tiga dekade setelah berlaku, ternyata UU Kehutanan masih belum mampu mencegah terjadinya banyak deforestasi karena hanya fokus mengurusi kawasan hutan, tetapi meminggirkan peran penting hutan alam. 

Degradasi, deforestasi hutan, sampai penyelesaian sengketa kehutanan masih terus terjadi, tapi belum ada aturan yang mengatur soal ini. Padahal, minimnya pengaturan soal hutan ini berdampak bukan hanya pada lahan, tanaman, atau pohon saja, tapi juga berdampak pada hak hidup masyarakat adat dan komunitas lokal.

Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada hutan pun terabaikan. Perselisihan dalam menguasai, mengelola, atau menggunakan kawasan hutan dan lahan antara masyarakat lokal atau adat dengan pemerintah atau pemegang izin konsesi (konflik tenurial) hampir terus terjadi karena UU Kehutanan masih memarginalkan hak-hak konstitusional masyarakat adat. 

Nyaris 75 persen wilayah kelola Masyarakat Adat pun diklaim sebagai kawasan hutan negara. Artinya, jika hutan beralih sebagai hutan negara, maka hutan ini tidak akan digunakan untuk mempertahankan fungsi asli hutan, tapi dialihkan untuk dikorporasi melalui izin konsesi.

Sementara itu, pengurusan hutan di daerah juga masih sentralistik: pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan lebih banyak campur tangan dalam mengelola hutan, sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, desa, sampai Masyarakat Adat dan komunitas lokal tidak banyak dilibatkan.

Di sisi lain, aparat kehutanan terpusat di Pulau Jawa, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk mengelola kawasan hutan di Jawa lebih besar dibanding daerah. Alokasi anggaran hutan di Jawa dan di daerah luar Jawa ini timpang karena sebagian besar hutan berada di daerah. Maka dari itu, membuka ruang pengelolaan ini menjadi salah satu poin yang harus dibahas dalam revisi UU Kehutanan yang sedang berjalan.