Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan RUU BPIP. Dalam rapat tersebut mulanya Ketua Panja RUU BPIP, Sturman Panjaitan, menyampaikan substansi muatan dalam RUU tersebut. Yaitu RUU BPIP akan terdiri dari 7 bab dan 18 pasal.

Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Profesor Mohammad Najib, mengatakan secara umum mendukung RUU BPIP. Secara khusus dia mengusulkan posisi lembaga ini bukan bertanggung jawab kepada Presiden, tapi DPR. Semua produk lembaga dan institusi negara harus berlandaskan Pancasila. Dibentuknya BPIP memperkuat posisi agama sebagai suatu kesatuan dengan Pancasila.

Pada kesempatan yang sama perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (Parisada), I Ketut Budiasa, mengusulkan sedikitnya 2 hal utama. Pertama, meningkatkan kelembagaan BPIP menjadi Dewan Nasional yang dibentuk berdasarkan UU. Sehingga koordinasi dengan lembaga pemerintahan setingkat Menteri lebih efektif. Kedua, evaluasi penjabaran nilai Pancasila dalam UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dewan Nasional ini juga menjalankan program strategis.

DPR RI melalui Badan Legislasi (BALEG) membahas Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), Senin (29/9/2025). Rapat Panitia Kerja (Panja) berlangsung di ruang sidang DPR dan disiarkan langsung TVR Parlemen.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membatalkan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk bisa menilai indeks pembinaan ideologi Pancasila terhadap penyelenggara negara dalam RUU BPIP. Baleg menilai aturan itu membuat BPIP seakan dapat menilai lembaga manapun terkait pelaksanaan Pancasila.

Anggota DPR Fraksi Gerindra, Melati, mengusulkan agar Pramuka diintegrasikan dalam RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Ia menilai gerakan Pramuka karena termasuk dalam pembentukan karakter Pancasila.