• Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU memperkuat pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola pengawasan pembangunan sektor PU sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

• Kementerian PU diwajibkan menerapkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dan pengawasan ketat pada setiap infrastruktur yang dibangun.

• Ditekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis outcome agar kegiatan pembangunan infrastruktur menghasilkan dampak ekonomi dan sosial nyata bagi masyarakat.

• Kementerian PU harus menyusun blueprint komprehensif dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur, termasuk bendungan.

• Diwajibkan melakukan antisipasi terhadap potensi permasalahan sosial yang timbul dari pembangunan infrastruktur.

• Komisi V meminta Kementerian PU memperbanyak Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan kegiatan Inpres yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

• Kementerian PU diminta melakukan upaya preventif dan penanganan infrastruktur terdampak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

• Memprioritaskan penyedia jasa konstruksi lokal dalam keikutsertaan pada proyek-proyek infrastruktur Kementerian PU.